Sorakaro.com
Sejumlah ekonom merasa khawatir mengenai nasib keberlanjutan program Makan Siang Gratis, program anyar Presiden Prabowo Subianto yang dimulai tahun ini untuk mengatasi masalah gizi pada anak-anak.
Berdasarkan Studi Status Gizi Kementerian Kesehatan pada 2022, tercatat 21,6 persen anak usia 3 hingga 4 tahun mengalami stunting akibat kekurangan gizi.
Tahap pertama Program Makan Bergizi Gratis sendiri, yang diperpanjang hingga Maret, bertujuan memberikan makanan bergizi untuk sekitar 20 juta anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dengan melahap makanan bergizi, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah stunting.
Program ini awalnya diperkirakan akan menelan biaya Rp450 triliun selama lima tahun. Namun, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pada 9 Januari bahwa anggaran Rp71 triliun yang dianggarkan untuk tahun ini ternyata akan habis pada Juni. Pihaknya pun meminta tambahan Rp140 triliun agar program tersebut bisa terus berjalan hingga Desember.
China, Jepang, Amerika Serikat, dan India telah mengungkapkan dukungannya pada program tersebut. Namun belum jelas berapa jumlah dana atau bentuk dukungan yang akan diberikan. Jepang dan India menyebutkan bahwa bantuan mereka akan diberikan dalam bentuk pelatihan.
Pemerintah berencana melaksanakan program tersebut secara bertahap untuk menyasar 83 juta orang—lebih dari seperempat dari 280 juta penduduk Indonesia—pada 2029, kata Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan, kepada wartawan pada 3 Februari.
Dikutip dari https://www.voaindonesia.com/, Program tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan kualitas generasi muda dalam menyongsong ‘Indonesia Emas’, yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdaulat, maju, dan sejahtera pada usia ke-100 tahun pada 2045.
Meski demikian, di Kabupaten Karo Sendiri hampir tidak ada pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis itu. Amatan wartawan, Senin (28/04/2025), sosialisasi pun terhitung minim untuk nasib program populer Presiden RI, Prabowo Subianto.
Meskipun sejumlah negara menyatakan dukungan untuk program tersebut, pejabat Badan Gizi Nasional mengungkapkan bahwa pembicaraan internal mengenai tingkat bantuan asing, jenis bantuan, dan aspek teknis pelaksanaannya belum dimulai.
Kementerian Keuangan menyatakan pemerintah akan memangkas anggaran belanja sebesar Rp306 triliun atau sekitar 8 persen dari APBN 2025 yang telah disepakati pemerintah dengan DPR.
sorakaro.com/voaindonesia
