Mejuah-juah

#1 - Bupati Karo Tekankan Budaya Bersih dan Gotong Royong dalam Penilaian Lomba Kebersihan Desa | #2 - Dihadiri Biro Hukum Sekretariat Daerah Provsu, Sekda Karo Buka Kegiatan Penyuluhan Hukum Regulasi Desa | #3 - Via Daring, Sekda Karo Ikuti Webinar Sosialisasi Permendikdasmen No. 6 Tahun 2026 | #4 - Akhir Pekan Lebih Mudah Urus Surat Tanah Sendiri Lewat Program PELATARAN | #5 - Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Distribusikan Sertipikat Tanah Door to Door di Desa Desa Batu Karang |

adminnick

Nasional | Sosial&Budaya | Transportasi |

• 6 Juli 2025 •

Bus Pariwisata Rombongan Medan Hangus Dilalap Sijago Merah di Sibolangit, 40 Penumpang Selamat

Deliserdang, sorakaro.com Satu unit bus pariwisata rombongan kaum ibu-ibu dari Medan menuju Berastagi ludes terbakar...

Simalem |

• 20 Juni 2025 •

Rutan Kelas IIB Kabanjahe Gelar Razia Rutin

Kabanjahe, Sorakaro.com Rumah Tahanan Kelas IIB Kabanjahe melaksanakan penggeledahan rutin sebagai bentuk komitmen kami dalam...

SORA KARO.COM Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa sertipikasi biTenggara, Rabu Ia mencontohkan langkah progresif Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah yang mengeluarkan surat edaran pembebasan BPHTB bagi peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari keluarga miskin ekstrem. Menurutnya, kebijakan serupa bisa diterapkan oleh kepala daerah di Sulawesi Tenggara. “Tidak ada salahnya Pak Bupati membebaskan BPHTB warganya supaya tanahnya aman. Dari pada tidak disertipikat dan kemudian bermasalah,” ujar Menteri Nusron. Bukan hanya soal sertipikasi tanah, Menteri ATR/Kepala BPN juga meminta dukungan semua pihak, mulai dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ketua DPRD Provinsi, kepala daerah, hingga jajaran Kantor Wilayah BPN, untuk bersinergi menuntaskan masalah pertanahan yang ada di Sulawesi Tenggara. Dari sisi peningkatan ekonomi, sertipikasi tanah berdampak signifikan terhadap penerimaan BPHTB. Pada tahun 2024, BPHTB dari Sulawesi Tenggara tercatat sebesar Rp68 miliar. Diketahui, hingga Mei 2025 telah mencapai Rp38 miliar, yakni meningkat dari Rp25 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Jika tren ini berlanjut, angka BPHTB tahun ini diperkirakan menembus Rp75–80 miliar. Menurutnya, sertipikasi tanah juga membuka akses perbankan bagi masyarakat. Pada tahun 2024 saja, nilai Hak Tanggungan, yakni tanah yang dijadikan jaminan pinjaman bank di Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,7 triliun dan hingga Mei 2025 sudah tercatat Rp1,6 triliun. “Dan yang penting kreditnya dipakai untuk usaha, bukan untuk nikah lagi,” ujar Menteri Nusron. Percepatan sertipikasi tanah di Sulawesi Tenggara juga dilakukan atas tanah wakaf dan rumah ibadah. Targetnya, dari total 5.748 bidang ada 4.200 bidang lagi yang perlu disertipikatkan. Ia berharap target itu bisa diselesaikan setidaknya dalam waktu tiga tahun. “Mari para kepala daerah, Kanwil BPN, kita buat target bersama, misalnya satu desa menyelesaikan dua sampai tiga bidang per tahun. Dengan begitu dalam tiga tahun, 4.200 bidang itu bisa selesai,” imbau Menteri Nusron. Adapun Rakor ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra; Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis; Sekretaris Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rahmat, beserta jajaran; Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka beserta para Wali Kota dan Bupati se-Sulawesi Tenggara. (LS/FA)

Blog | Nasional |

• 18 Juni 2025 •

Menteri nusron dorong Percepatan Sertifikat

Jakarta, Sora Karo.com Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-Sulawesi Tenggara, Menteri Agraria dan...

×

×