Kabanjahe, sorakaro.com
Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes.menerima audiensi Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan di ruang kerja Bupati Karo, Kabanjahe, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi pengawasan obat dan makanan serta pembinaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Bupati Karo menyambut baik audiensi ini. Ia berharap kerja sama yang terjalin dapat tepat sasaran, khususnya dalam memastikan pengawasan kesehatan makanan dan obat-obatan benar-benar memberikan perlindungan bagi masyarakat.
“Kami menyambut baik audiensi ini. Harapannya, kolaborasi yang dibangun dapat tepat sasaran sehingga pengawasan kesehatan makanan dan obat-obatan dapat dipergunakan dengan baik demi keselamatan masyarakat,” ujar Bupati Karo.
Bupati Karo menegaskan, perlindungan terhadap kesehatan masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, serta memiliki kewajiban memastikan setiap produk pangan dan obat yang beredar memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan.
“Keamanan pangan merupakan komitmen negara dalam melindungi hak dasar masyarakat atas kesehatan. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Balai Besar POM Medan, Mojaza Sirait, S.Si, Apt, MM, hadir sebagai mitra kerja Pemkab Karo untuk menyelaraskan berbagai program strategis di daerah. Ia menegaskan komitmen BBPOM dalam mendukung pengawasan keamanan pangan dan obat-obatan, sekaligus memperkuat edukasi masyarakat.
“BBPOM di Medan juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar bijak dalam penggunaan antibiotik, guna mencegah resistensi antimikroba yang berpotensi mengancam kesehatan publik,” sebutnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, dr.Immanuel Sinuhaji, Sp. P.A, Kepala Dinas, Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Ir. Adison Sebayang, M.MA , dan jajaran BBPOM Medan.
Dalam audiensi ini, sejumlah program prioritas juga turut dibahas, antara lain pendampingan UMKM bersama pemerintah daerah melalui pengawasan dan pembinaan terkait keamanan pangan. Selain itu, terdapat program Nasional seperti Gerakan Pangan Desa, Pasar Pangan Bebas Bahan Berbahaya, serta pengawasan jajanan anak sekolah.
Red/sorakaro.com
