Jakarta, sorakaro.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Maret (Triwulan I) dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Selasa (31/03/2026). Menteri Nusron mengungkapkan rasa optimisnya terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran kementeriannya di tahun ini.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10%. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis di lapangan,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam paparannya di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta.
Di hadapan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Menteri Nusron juga melaporkan progres pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Sejumlah kegiatan telah menunjukkan perkembangan, antara lain pengukuran bidang tanah melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Namun demikian, beberapa kegiatan masih dalam tahap persiapan dan akan segera diakselerasi.
“Kami memastikan bahwa kegiatan yang belum terealisasi saat ini bukan mengalami hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif agar pelaksanaannya tepat sasaran,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Menteri Nusron menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi II DPR RI. “Kami berharap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2026 dapat terus dipercepat, serta mendapat dukungan dan pendampingan dari pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI,” pungkasnya.
Pada pertemuan ini, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menjaga agar pencapaian target kinerja pada triwulan berikutnya terus dioptimalkan. Kinerja tersebut tentunya perlu berorientasi pada kepentingan publik, pembangunan nasional, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami jajaran Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 berorientasi pada outcome dan impact nyata bagi masyarakat, serta memastikan kepatuhan pelaksanaan belanja sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Zulfikar Arse Sadikin.
Turut hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan. Adapun Raker dan RDP ini juga dihadiri oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Red/sorakaro.com
