JAKARTA, sorakaro.com
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan guna mendukung kemudahan masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusaha.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat bersama puluhan pimpinan perguruan tinggi dari seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada Kamis (10/9/2026).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan bahwa keterlibatan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam menjawab kebutuhan penataan ruang yang terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan semakin terbatasnya ketersediaan lahan.
Pemerintah menargetkan penyelesaian sebanyak 1.703 dokumen tata ruang hingga tahun 2028. Pada 2026, target percepatan penyusunan RDTR ditetapkan sebanyak 500 dokumen sebagai langkah awal untuk mencapai target tersebut.
Ossy juga menyampaikan pesan Menteri ATR/Kepala BPN agar seluruh tahapan pekerjaan dilaksanakan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Mengingat program ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar, pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaan menjadi hal penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Melalui sinergi dengan perguruan tinggi, ATR/BPN mendorong percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam mendukung perencanaan tata ruang, kemudahan perizinan berusaha, serta pemanfaatan ruang yang terarah dan berkelanjutan.
Red/sorakaro.com
