Kakanwil BPN Sumatera Utara Hadiri Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026

ATR/BPN11 Dilihat
banner 468x60

Medan, sorakaro.com

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Jumat (13/11/2026).

banner 336x280

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi dan penguatan sinergi dalam upaya pencegahan serta penanganan berbagai permasalahan dan tindak pidana di bidang pertanahan. Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun langkah strategis dan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan penegakan hukum serta kepastian hukum di bidang pertanahan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, menyampaikan langkah pemerintah dalam menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare.

Penertiban tersebut dilakukan melalui lima klaster berdasarkan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Langkah yang ditempuh meliputi pencabutan sebagian maupun seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan eks-HGU oleh negara, hingga tidak diterbitkannya HGU bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat pengawasan, penertiban administrasi pertanahan, serta penegakan hukum terhadap pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara terus mendukung penguatan koordinasi dan sinergi dalam pencegahan serta penyelesaian tindak pidana pertanahan guna mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Red/sorakaro.com

Facebook Comments Box
banner 336x280

Komentar