KARO, sorakaro.com
Penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak untuk umum oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara hingga 5 Desember 2026 menuai sorotan. Pasalnya, di tengah alasan pemulihan ekosistem, penataan kawasan, serta peningkatan akses jalur pendakian, muncul informasi mengenai kerusakan sejumlah jalur dan aktivitas alat berat jenis ekskavator di kawasan tersebut.
Sebelumnya, penutupan jalur pendakian diberlakukan sejak 15 Oktober hingga 15 November 2026 berdasarkan surat edaran Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, Nomor: 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026. Kebijakan tersebut kemudian diperpanjang hingga 5 Desember 2026.
Dalam pelaksanaannya, sejumlah jalur yang sebelumnya dapat dilintasi kini disebut mengalami kerusakan. Bahkan, penggunaan alat berat jenis ekskavator di kawasan Gunung Sibayak turut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pihak terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sorotan semakin berkembang setelah viralnya aktivitas event offroad di kawasan Gunung Sibayak pada 15 November 2026 melalui media sosial.
Menanggapi berbagai informasi dan pemberitaan yang berkembang, Selasa (17/11/2026) Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, melalui surat klarifikasi tertulis Nomor: 500.4/108/UPTD TAHURA BB/XI/2026, menjelaskan bahwa kegiatan penggunaan alat berat merupakan bagian dari program UPTD Tahura Bukit Barisan.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mendukung peningkatan aksesibilitas jalur pendakian sekaligus penyediaan dan peningkatan fungsi jalur evakuasi bagi para pendaki.
Terkait aktivitas kendaraan trail di kawasan Gunung Sibayak, Faisal menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan merupakan alasan maupun dasar kebijakan penutupan jalur pendakian. Ia juga menyebut aktivitas tersebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan.
“Terkait dengan informasi mengenai aktivitas kendaraan sepeda motor trail di kawasan Gunung Sibayak, perlu kami luruskan bahwa aktivitas tersebut bukan merupakan alasan maupun dasar kebijakan penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak.
Kami juga perlu menegaskan bahwa aktivitas sepeda motor trail tersebut tidak dikoordinasikan dengan pihak UPTD Tahura Bukit Barisan. Dengan demikian, aktivitas tersebut tidak berhubungan dengan kegiatan peningkatan aksesibilitas dan penataan jalur evakuasi yang sedang menjadi perhatian pihak UPTD Tahura Bukit Barisan,” jelas Faisal dalam surat klarifikasinya.
Pihak UPTD Tahura Bukit Barisan juga menegaskan bahwa penggunaan alat berat bukan berarti memberikan keleluasaan untuk melakukan pembukaan lahan secara tidak terkendali. Pelaksanaan pekerjaan, menurut mereka, harus dibatasi sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan upaya meminimalkan dampak terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian kawasan hutan.
UPTD Tahura Bukit Barisan menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan di lapangan guna memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan serta tidak menimbulkan dampak yang tidak semestinya terhadap kawasan konservasi.
Sementara itu, pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Karo hingga berita ini dilayangkan belum memberikan hasil konfirmasi terkait perizinan penyelenggaraan event offroad yang berlangsung di kawasan Gunung Sibayak tersebut.
Kondisi ini masih menyisakan sejumlah pertanyaan di tengah masyarakat, terutama mengenai pelaksanaan penataan kawasan, dampak penggunaan alat berat terhadap lingkungan, serta status perizinan kegiatan offroad di kawasan konservasi tersebut.
Red/sorakaro.com














Komentar