Karo, sorakaro.com
Gelombang kekecewaan meluas di tengah masyarakat Tanah Karo. Berbagai elemen warga menyuarakan keresahan atas dugaan adanya intervensi politik dalam penanganan kasus korupsi video profil desa yang menyeret nama Amsal Sitepu.
Isu mengenai rencana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI justru memicu kekhawatiran publik. Masyarakat menilai langkah tersebut berpotensi mengganggu independensi proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sejumlah tokoh masyarakat menegaskan, kasus dugaan korupsi tidak boleh dipolitisasi atau dijadikan alat kepentingan tertentu.
“Kami sangat kecewa jika ada politisi di pusat yang terkesan melindungi oknum yang diduga merugikan negara. Korupsi adalah kejahatan luar biasa. Biarkan proses hukum berjalan murni di Kejari Karo,” tegas perwakilan masyarakat.
Di tengah sorotan publik dan potensi tekanan dari berbagai pihak, masyarakat Karo menyatakan dukungan penuh terhadap Kejari Karo agar tetap tegak lurus dalam penegakan hukum.
Elemen kepemudaan bahkan menyampaikan pesan tegas kepada aparat penegak hukum agar tidak gentar menghadapi tekanan.
“Jangan pernah surut! Rakyat Karo berdiri di belakang Kejari. Hukum tidak boleh kalah oleh kepentingan politik maupun opini yang digiring,” ujar perwakilan pemuda dalam pernyataan sikap.
Masyarakat juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai prinsip utama dalam penegakan hukum.
Bagi masyarakat Karo, kekuatan Kejari bukan berasal dari dukungan elite politik, melainkan dari kebenaran hukum dan suara hati rakyat.
Penuntasan kasus ini dinilai menjadi momentum penting untuk mengembalikan kepercayaan publik, sekaligus memastikan dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Tegakkan keadilan walau langit runtuh. Sikat korupsi tanpa pandang bulu,” seru masyarakat.
Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi. Penegakan hukum yang tegas diyakini akan menjadi fondasi penting bagi masa depan pembangunan di Tanah Karo.
Red/sorakaro.com
